RENJA 2019

By Kecamatan Hiliran Gumanti 16 Mar 2020, 09:22:39 WIB

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang  

          Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun. Dari dokumen Renstra berikutnya diturunkan kedalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, serta diharap menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Rancangan Renja Kecamatan Hiliran Gumanti Tahun 2020 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Hiliran Gumanti untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya rencana kerja ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

 

1.2 Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
  5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
  6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
  16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;.
  18. Peraturan Bupati Solok Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;.

 

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam Renstra SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

  1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
  2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
  3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah langkah/ kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannnya.
  4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

 

 

1.4 Sistematika Penulisan

  1. I. Pendahuluan
    1. Latar Belakang
    2. Landasan Hukum
    3. Maksud dan Tujuan
    4. Sistematika Penulisan
  2. II. evaluasi pelaksanaan Renja  SKPD tahun lalu
    1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
    2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
    3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
    4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
    5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  3. III. TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN
    1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
    2. Tujuan dan sasaran Renja  SKPD
    3. Program dan Kegiatan
  4. IV. PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

evaluasi pelaksanaan Renja  SKPD tahun lalu

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra  

Kinerja Kantor Kecamatan Hiliran Gumanti tahun 2018 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Program/ Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Hiliran Gumanti adalah Implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya Organisasi, Potensi dan Dana yang tersedia. Sedangkan prediksi untuk pencapaian target kegiatan tahun 2019 harus lebih baik dari pada tahun sebelumnya. (Lampiran I Terlampir)

    

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kantor Camat Hiliran Gumanti merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Solok yang menjalankan tugas pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Analisis Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Hiliran Gumanti dapat dilihat pada lampiran II (dua) Laporan Renja ini.

 

 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan, Kantor Camat Hiliran Gumanti  perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk merealisasikan paradigma baru tersebut, dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap pribadi kepada seluruh komponen sumber daya aparatur Kantor Camat Hiliran Gumanti.

Paradigma baru tersebut akan merupakan redefinisi fungsi Pemerintahan Kecamatan yang lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Kecamatan wajib mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka ada arah kebijakan yang harus dikerjakan oleh Kecamatan, yaitu :

    1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien;
    2. Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada Masyarakat;
    3. Peningkatan pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur  sarana prasarana.
    4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat
    5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

     Berpedoman pada Tupoksi Kecamatan Hiliran Gumanti yang dihubungkan dengan isu strategis, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting, diantaranya:

  1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan;
  2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari;
  3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  4. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Undang-Undangan lainnya.
  1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
  2. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya, generasi muda dan olah raga.
  3. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di kecamatan.

Kekurangan dan hambatan yang ditemukan di lapangan, mengakibatkan terhambatnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok sehingga berimbas pada ketidakoptimalan pencapaian tujuan organisasi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut diatas, Kecamatan  Hiliran Gumanti sebagai perangkat daerah Kabupaten Solok dengan memperhatikan kondisi wilayah dan Sumber Daya Aparatur yang ada, memiliki peluang untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan masyarakat melalui perumusan isu strategis di Kecamatan Hiliran Gumanti, yaitu :

  1. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
  2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan.
  3. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah.
  4. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan minimal sesuai SPM.
  5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.
  6. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan

Tinjauan ulang terhadap rancangan awal SKPD sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk review terhadap rancangan awal kerja Kantor Camat Hiliran Gumanti dapat dilihat pada lampiran III (tiga) rencana kerja ini.

 

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Hiliran Gumanti memperhatikan usulan-usulan dari para stake holder baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari Musrenbang Nagari. Namu demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan yang berpatokan pada pagu anggaran yang tersedia, maka yang dilakukan Kecamatan Hiliran Gumanti terhadap usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Nagari yang memenuhi criteria :
  1. Bersifat meningkatkan perekonomian;
  2. Menunjang perkembangan pendidikan;
  3. Berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat;
  4. Efektif dan efisien.
  1. Mencocokkan dengan usulan sejenis yang belum tertampung pada Musrenbang tahun lalu.
  2. Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

 

 

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

    1. Telaahan Terhadap Kebijakan

         Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Hiliran Gumanti dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

  1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari;
  2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

          Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Solok, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat.

          Berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam kurun periode 2016-2021,adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA SYARA’ BASANDI KITABULLAH”.

          Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

          Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau obyek saja.

          Potensi wilayah berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi wilayah bersangkutan maupun dalam kaitan dengan hubungan antar wilayah. Potensi wilayah merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia ialah potensi manusia itu sendiri yang dapat mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dgunakan untuk kepentingan hidupnya.

                    Adapun tatanan budaya yang berbasis ABS-SBK mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, ninik mamak dan cendikiawan dalam penerapan nilai-nilai adat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya (spiritual, social dan budaya)

 

 

    1. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan

          Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Hiliran Gumanti mengetahui apa yang harus dilaksanakan kedepannya.

  Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, Adapun misi Kecamatan Hiliran Gumanti adalah:

  1. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
  2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja untuk mencapai pelayanan yang memadai
  3. Mewujudkan transparansi,akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan
  4. Menciptakan koordinasi dan hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait di Kecamatan
  5. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas dengan peningkatan keberdayaan masyarakat
  6. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan PAD
    1. Tujuan dan Sasaran

     Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (Policy Planning) yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi Kecamatan Hiliran Gumanti Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Berdasarkan Visi dan misi diatas, telah ditetapkan 6  ( enam ) tujuan dan 6 (enam ) sasaran strategis pembangunan Kantor Camat Hiliran Gumanti Kabupaten Solok seperti pada Tabel berikut :

Tujuan 1

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan koordinasi di tingkat kecamatan.

Sasaran

Terwujudnya peningkatan  kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan koordinasi di tingkat kecamatan.

Tujuan 2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam menjalankan  fungsi perangkat daerah.

Sasaran

Terwujudnya Peningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan koordinasi di tingkat kecamatan.

Tujuan 3

Meningkatkan sistem pelaporan semester, akhir tahun dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran

Peningkatkan sistem pelaporan semester, akhir tahun dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan 4

Meningkatkan keberdayaan  masyarakat  desa / nagari

Sasaran

Peningkatkan keberdayaan masyarakat  desa / nagari

Tujuan 5

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari di kecamatan.

Sasaran