IKU 2021-2026

By Kecamatan Hiliran Gumanti 24 Feb 2022, 10:47:34 WIB

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECAMATAN HILIRAN GUMANTI

Jl. Raya Talang Babungo-Kiliran Jao  Kode Pos. 27372

                            

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN CAMAT HILIRAN GUMANTI

NOMOR :/CHLG – 2021

 

TENTANG

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026

 

CAMAT HILIRAN GUMANTI,

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dirasa perlu untuk membuat indikator kinerja utama Kecamatan Hiliran Gumanti Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Renstra SKPD;

 

 

b.

bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkanPerubahan Keputusan Camat Hiliran Gumanti tentangpenetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003Keuangan Negara;

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

 

 

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 

 

8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;

 

 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

 

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

 

 

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

 

12.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 

 

13.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

 

 

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

 

15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

 

 

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah;

 

 

17.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

 

 

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025

 

 

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;

 

 

 

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

 

 

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;

 

 

22.

Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

 

 

23.

Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentangRencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten SolokTahun 2021-2026.

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

 

 

KESATU

:

 

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Hiliran Gumanti Tahun 2021-2026 sebagaimana dokumen terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA

:

 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantumdalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Hiliran Gumanti  untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan /Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Hiliran Gumanti;

KETIGA

:

 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis/Utama Pemerintah Kabupaten Solok;

KEEMPAT

:

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

         

 

Ditetapkan diTalangBabungo

pada tanggal    Desember 2021

 

CAMAT HILIRAN GUMANTI

 

 

 

ROMI HENDRAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I / IV.b

NIP 19731106 199303 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT HILIRAN GUMANTI

Nomor       :       /CHLG-2021

Tanggal     :    Desember 2021

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026

 

No

Sasaran Strategis

Indikator

KinerjaUtama

Formulasi Pengukuran

1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal

Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal/Jumlah Nagari x 100%

Cakupan Penanggulangan Bencana

Jumlah Penanggulangan Bencana yang ditindak lanjuti/Jumlah Bencana x 100%

Jumlah Inovasi Kecamatan

Jumlah Inovasi Kecamatan

2.

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Indeks Kepuasan Aparatur

Hasil Survey Kepuasan Aparatur

 

 

CAMAT HILIRAN GUMANTI,

 

 

 

 

ROMI HENDRAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I / IV.b

NIP 19731106 199303 1 002